Jakarta – Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, enggan mengomentari polemik dugaa ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Ganjar mengaku tak tertarik membahas perihal isu tersebut.
“Saya tidak tertarik itu mengomentari itu ya,” kata Ganjar kepada wartawan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, Sabtu (26/4/2025).
Menurut Ganjar, penyelesaian polemik itu masih berjalan. Dia mengatakan kedua belah pihak pun telah bersuara.
“Saya rasa dua belah pihak sudah siap membuktikan di pengadilan. Jadi mari kita berbicara yang lebih strategis untuk kedepan,” tuturnya.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku lebih tertarik membahas mengenai gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di banyak tempat. Sebab, kata dia, hal itu dberdampak langsung kepada masyarakat.
“Saya lebih tertarik mengomentari korban PHK hari ini. Siapa yang tidak bisa bekerja, bagaimana kondisi perubahan global saat ini yang musti kita respon, itu jauh lebih menarik,” ucap Ganjar.
Polemik soal keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih belum menemukan titik akhir. Sidang perdana kasus ini pun telah dimulai di Pengadilan Negeri (PN) Solo pada Kamis (24/4) kemarin.
Sementara siang berjalan, Jokowi menyatakan akan menempuh langkah hukum terkait tuduhan ijazah palsu. Ada empat orang yang berpotensi dilaporkan.
Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan berkas-berkas yang sudah dikumpulkan masuk tahap finalisasi. Dalam waktu dekat, Jokowi akan mengambil langkah hukum.
“Mungkin nanti kami sampaikan (siapa saja empat orang itu) di kesempatan berikutnya, namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung, tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi,” ungkap Yakub.