Jakarta – Presiden AS Donald Trump baru kembali menjabat selama tiga bulan. Selama itu, Amerika Serikat mengalami gejolak besar yang mengguncang fondasi demokrasinya.
Brookings Institute yang berbasis di Washington telah mengidentifikasi “retakan berbahaya dalam pilar-pilar demokrasi AS.” Serangan terhadap pilar-pilar ini terjadi pada beberapa tingkatan.
Aturan hukum dan kepatuhan terhadap perintah pengadilan merupakan salah satu landasan demokrasi Barat – tetapi inilah yang semakin sering dipertaruhkan di Amerika Serikat.
Pertama, pemerintahan Trump telah mengabaikan beberapa putusan pengadilan dan melakukan deportasi yang bertentangan dengan perintah pengadilan.
Kasus Kilmar Abrego Garcia, yang secara keliru dideportasi ke penjara keamanan maksimum CECOT yang terkenal di El Salvador, menjadi sorotan luas. Mahkamah Agung AS telah memerintahkan pemerintah untuk mengupayakan agar Garcia segera dipulangkan ke AS. “Sejauh ini belum ada tindakan,” kritik Hakim Federal Paula Xinis dalam sebuah sidang.
Hakim seperti James Boasberg, yang menentang pemerintahan Trump dan menangguhkan rencana deportasinya, dicemooh di depan umum sebagai “radikal sayap kiri yang gila.” Trump mengancam mereka dengan proses pemakzulan dan mempertimbangkan gagasan mengganti Boasberg dengan hakim yang lebih menguntungkannya.
Pada saat yang sama, Trump menggunakan Departemen Kehakiman untuk menindak para pengkritiknya. Pada minggu-minggu pertama menjabat, ia telah memecat atau memindahkan sejumlah karyawan yang terlibat dalam penyelidikan terhadapnya.
Trump juga mengampuni hampir semua 1.600 orang yang dihukum karena menyerbu Capitol pada 6 Januari 2021. Ia mengisi Kementerian Kehakiman dengan Pam Bondi, seorang pendukung partai yang sangat loyal kepadanya.
Pembatasan terhadap kebebasan pers
Pemberitaan kritis telah lama menjadi duri dalam daging Donald Trump. “Mereka korup dan ilegal,” katanya mengecam lembaga penyiaran besar AS seperti CNN dan MSNBC dalam pidatonya di Departemen Kehakiman pada pertengahan Maret.
Ia menuduh mereka membuat laporan negatif tentang dirinya “97,6 persen sepanjang waktu” dan menjadi “lengan politik Partai Demokrat.” Selama kampanye pemilu, Trump telah mengancam akan mencabut izin penyiaran yang tidak diinginkan.
Trump telah sepenuhnya menghentikan pendanaan untuk media internasional AS Voice of America (VoA) dan Radio Liberty – terancam ditutup.
Pemerintahan Trump juga mencabut akreditasi kantor berita AP untuk ruang pers Gedung Putih karena menolak menyebut Teluk Meksiko sebagai “Teluk Amerika,” seperti yang diminta Trump. Sekali lagi, pengadilan telah menyatakan hal ini tidak dapat diterima – dan sekali lagi, pemerintah AS mengabaikannya. Wartawan AP tetap tidak diizinkan masuk ke Gedung Putih. Sekarang, selain AP, kantor berita Bloomberg dan Reuters tidak lagi memiliki jaminan tempat pada konferensi pers di Gedung Putih.
Restrukturisasi aparatur negara
Ketika Trump menyatakan dalam pidato kongresnya bahwa “hari-hari birokrat yang tidak pernah dipilih berkuasa” telah berakhir, ia disambut dengan tawa mengejek dari Partai Demokrat. Lagi pula, justru Elon Musk, penasihat presiden yang tidak pernah disahkan secara demokratis, yang sejak Januari memangkas seluruh aparatur negara agar sesuai dengan garis Trump.
“Mereka tidak masuk ke lembaga dan departemen yang melakukan hal-hal yang mereka sukai. Mereka masuk ke lembaga publik yang tidak mereka setujui,” kritik Douglas Holtz-Eakin, mantan direktur Congressional Budget Office, pada bulan Februari.
PHK massal juga terjadi di bidang pajak, lingkungan hidup, kesehatan, Pentagon dan kementerian lainnya. Regulasi lingkungan dikurangi, dan pengeluaran sosial dan kesehatan dipotong secara drastis. Badan bantuan pembangunan USAID dan lembaga-lembaga lain juga ikut dibekukan.
Para petugas Trump juga diduga menggunakan kecerdasan buatan untuk memata-matai pejabat pemerintah. Setidaknya satu lembaga federal dikatakan telah memantau komunikasi internal dengan cara ini – diduga dengan tujuan menyaring dan memecat pegawai yang membuat pernyataan yang dianggap merugikan Trump. Beberapa pengkritik menyebut kebijakan itu sebagai “pembersihan politik” terhadap aparatur negara.
Artikel ini pertama kali terbit di DW bahasa Jerman
Diadaptasi oleh: Hendra Pasuhuk
Editor: Agus Setiawan
berita game
berita game
berita game
berita game
berita game
berita game
berita game
berita game
berita game
berita game
berita game